Mau Naikin Pajak 250%, Bupati Pati Sudewo Disuruh Lengser Tapi Menolak

Dewiku.com - Gelombang protes besar-besaran mengguncang Kabupaten Pati sejak awal Agustus 2025, puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Ribuan warga turun ke jalan menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya.

Semua ini dipicu kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%, yang walaupun akhirnya dibatalkan, tetap memicu kemarahan publik.

DPRD Kabupaten Pati kini sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan Sudewo. Proses pemakzulan sendiri tidak instan, harus lewat persetujuan DPRD dan putusan Mahkamah Agung.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga ikut memantau jalannya proses, bahkan meminta Pemprov Jawa Tengah ikut mengawasi.

Meski berada di bawah tekanan luar biasa, Sudewo masih berstatus resmi sebagai Bupati dan wajib menjalankan tugasnya sampai proses hukum dan politik ini inkrah. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan akan menghormati mekanisme DPRD, meskipun tuntutan pemakzulan terus bergulir.

Kontroversi Bupati Sudewo

Bicara soal kontroversi, kepemimpinan Sudewo di bulan pertama menjabat ini memang penuh drama. Setidaknya ada sembilan hal yang bikin namanya panas dibicarakan publik:

• Kenaikan PBB 250% – Jadi biang kerok awal demo besar. Warga menganggap kebijakan ini berat banget di tengah ekonomi sulit.
• Pernyataan menantang warga demo – Bukannya meredam, Sudewo malah sempat menantang masyarakat untuk gelar demo besar-besaran.
• PHK 220 pegawai RSUD tanpa pesangon – Langkah ini memicu kemarahan tenaga kesehatan dan simpati publik.
• Pengangkatan Direktur RSUD yang dinilai bermasalah – DPRD dan BKN menilai prosesnya nggak sesuai aturan.
• Larangan kesenian son khoret – Bikin pelaku seni lokal geram karena dianggap menghambat tradisi.
• Rotasi jabatan di Pemkab yang dinilai nggak jelas – Muncul dugaan rangkap jabatan dan proses yang nggak transparan.
• Sikap yang dianggap arogan – Cara Sudewo menanggapi kritik sering disebut merendahkan lawan bicara.
• Isu keterlibatan korupsi proyek DJKA – Dugaan ini bikin citra Sudewo makin terpuruk.
• Kukuh nggak mau mundur – Walaupun desakan kuat, ia memilih bertahan dan menunggu proses resmi.

Gelombang protes ini makin besar karena melibatkan banyak kelompok — dari petani, santri, pelaku usaha, sampai pegawai honorer RSUD. Tagar #PatiMelawan bahkan sempat viral di media sosial, bikin isu ini jadi sorotan nasional.

Sosok Bupati Sudewo

Bupati Sudewo adalah putra asli Pati yang lahir pada 11 Oktober 1968. Masa kecilnya dihabiskan di desa Slungkep, Kecamatan Kayen, sebelum melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. Lulus SMA, ia melanjutkan kuliah Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan meraih gelar sarjana pada 1993.

Ia kemudian menempuh pendidikan magister Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro Semarang pada 2001. Kariernya dimulai sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Kementerian PUPR), bertugas di berbagai wilayah termasuk Bali dan Jawa Timur.

Dunia politik mulai digelutinya setelah satu dekade di birokrasi. Ia sempat jadi anggota DPR RI dua periode lewat Partai Gerindra, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III. Bahkan, pada 2002 ia pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar meski belum berhasil.

Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025. Sayangnya, belum genap sebulan menjabat, ia langsung dihadapkan pada badai politik dan desakan pemakzulan. Padahal, sebelumnya ia dikenal dekat dengan masyarakat, aktif di lapangan, dan punya citra positif sebagai putra daerah.

Kasus yang menimpa Bupati Sudewo ini jadi pelajaran kalau kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Walau proses pemakzulan masih berjalan dan belum ada putusan akhir, gelombang penolakan dari rakyat sudah jadi sinyal keras bahwa kepercayaan publik bisa hilang dalam sekejap.

Tinggal tunggu, apakah Sudewo bisa membalikkan keadaan, atau namanya akan tercatat dalam sejarah sebagai Bupati yang dimakzulkan di bulan pertama masa jabatannya.