Puan Maharani jadi Ketua DPR Lagi, Mungkinkah RUU PPRT Bisa Segera Disahkan?

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani kembali didapuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029. Keputusan ini disampaikan dalam rapat paripurna usai pelantikan Anggota DPR RI 2024-2029 di Komplek Parlemen, Senayan, pada 1 Oktober lalu.

Tentu saja banyak pekerjaan rumah yang telah menanti anggota Dewan periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan kali kedua Puan Maharani. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang juga digaungkan sendiri oleh Puan saat rapat paripurna akhir keanggotaan 2019-2024 pada 30 September 2024.

"Pimpinan DPR juga menerima surat dari pimpinan Baleg tanggal 27 September perihal usulan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga melalui forum rapat paripurna ini. Kami meminta persetujuan terhadap usulan Baleg atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029. Apakah dapat disetujui?"

Baca Juga: Bukan Uang atau Barang, Ternyata Ini Kado Pernikahan yang Diberikan Puan Maharani untuk Aaliyah dan Thariq

Terkait hal itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sangat berharap RUU PPRT disetujui masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada masa keanggotaan DPR RI 2024-2029. Komnas Perempuan bahkan mendorong agar pembahasan RUU PPRT menggunakan mekanisme carry over agar dapat disahkan segera pada periode yang baru. 

"Kami meminta percepatan pembahasan RUU PPRT untuk disahkan oleh DPR RI Periode 2024-2029. RUU ini telah memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah juga Surat Presiden (Surpres) sehingga tidak dimulai dari awal lagi," ujar Olivia Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan, dikutip Dewiku.com dari siaran pers di laman Komnas Perempuan, Selasa (15/10/2024).

Ketua Tim Perempuan Pekerja Komnas Perempuan, komisioner Tiasri Wiandani, juga berharap agar segera dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan Draf RUU PPRT dan DIM RUU PPRT.

Baca Juga: 3 Sepatu Mewah Puan Maharani, Diam-Diam Seleranya Old Money

Sekurangnya ada 5 juta Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia dan sebagian besarnya adalah perempuan.

"Political will DPR RI Periode Tahun 2024-2029 untuk pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menentukan pengakuan dan pelindungan terhadap perempuan pekerja di sektor ini," lanjut Tiasri. 

Upaya menghadirkan kebijakan perlindungan bagi PRT merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak konstitusional warga. Hak konstitusional warga tersebut khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) dan 28G Ayat (1) UUD 1945. Juga, hak atas pekerjaan untuk penghidupan yang layak. 

Hal ini juga selaras dengan The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

Menurut komisioner Theresia Iswarini, mandat konstitusi dan CEDAW merupakan landasan pikir yang penting bagi para anggota Dewan untuk membahas RUU PPRT pada periode 2024-2029.

Baca Juga: Puan Maharani Masak Sayur Lodeh, Ternyata Jago di Dapur

"Anggota DPR RI memiliki tugas untuk memastikan penguatan demokrasi dan keadilan gender melalui kebijakan dan menghadirkan UU Pelindungan PRT merupakan bagian dari upaya penguatan tersebut," tandasnya.