Daftar Pernyataan Kontroversial Sri Mulyani yang Bikin Rakyat Geram: Kurang Empati di Tengah Ekonomi Sulit

Dewiku.com - Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu wanita yang cukup berpengaruh di Indonesia. Pasalnya, wanita kelahiran Bandar Lampung tersebut memiliki peran penting dalam sektor keuangan dan perekonomian di Indonesia. 

Kemampuan dan wawasannya dalam bidang perekonomian telah berhasil membawanya untuk menempati posisi sebagai menteri pembangunan dan keuangan sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, hingga Presiden Prabowo Subianto. 

Kemudian, pada tahun 2010 Sri Mulyani menjadi wanita Indonesia pertama yang menduduki posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dari pendidikan, kemampuan, dan pengalaman inilah, Sri Mulyani sering kali menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia, terutama bagi para wanita. 

Namun, di masa jabatannya pada era Kabinet Merah Putih, Sri Mulyani kerap kali tersandung kontroversi yang membuat banyak rakyat geram. Seperti baru-baru ini, saat dirinya memberikan tanggapan terhadap permasalahan gaji dari tenaga pendidik yang rendah dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diadakan di Institut Teknologi Bandung pada Kamis, 7 Agustus 2025. 

Dalam acara tersebut dirinya menyebutkan bahwa kenaikan gaji tenaga pendidik, seperti dosen ataupun guru juga menjadi tantangan besar bagi negara, terutama di tengah tingginya alokasi dari anggaran pendidikan. 

“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani. 

Tidak hanya itu, salah satu tanggapan Sri Mulyani yang membuat netizen geram ialah saat dirinya mempertanyakan apakah seluruh kenaikan beban gaji harus ditanggung oleh negara atau melibatkan partisipasi masyarakat. 

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan keramaian di media sosial. Pasalnya, banyak dari netizen yang menganggap jika pernyataan Menteri Keuangan tersebut seperti lepas dari tanggung jawab untuk memberikan upah yang layak bagi para tenaga pendidik, mengingat profesi seperti guru dan dosen memiliki peran besar untuk melahirkan bibit anak bangsa yang unggul dan cerdas.

Pernyataannya yang menyebutkan “partisipasi masyarakat” saat membahas kenaikan gaji juga mendapat kritikan keras karena menganggap seolah-olah kenaikan gaji tersebut menjadi tanggung jawab rakyat juga. 

Tidak berhenti di sana, Sri Mulyani pun kembali memberikan pernyataan kontroversialnya melalui sebuah data perekonomian yang disampaikannya saat menghadiri acara forum ekonomi di Jakarta

Ia menyampaikan meskipun terdapat puluhan ribu pekerja yang di-PHK, secara keseluruhan perekonomian nasional justru berhasil menciptakan jutaan lapangan kerja baru. 

“Ada PHK 75 Ribu, Tapi Ada Penciptaan Lapangan Kerja Baru 3,5 juta,” tukas Menteri Keuangan tersebut. 

Secara tidak langsung, pernyataan Sri Mulyani tersebut kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih sehat dan lancar. Tentu pernyataan yang berbanding terbalik tersebut mendapat respons negatif dari rakyat Indonesia.

Bahkan, dalam kenyataannya banyak dari netizen yang menyampaikan jika hingga sekarang mereka dan yang lainnya masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, mengingat lapangan pekerjaan yang tersedia tidaklah banyak seperti apa yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani tersebut. 

Sri Mulyani juga turut memberikan peringatan jika berita buruk tentang perekonomian yang terjadi secara terus-menerus akan mempengaruhi pendapatan dan gaya hidup ekonomi masyarakat. 

“Kalau tiap hari masyarakat dibilang ekonominya ambruk, ini pemerintahnya bohong, ya masyarakat lama-lama percaya dan kemudian menyebabkan konsumsinya mengkeret. Investor juga akan sama begitu,” ujarnya.

Pernyataan-pernyataan kontroversial Sri Mulyani yang terjadi selama sepekan di bulan Agustus itu sontak membuat rakyat bertanya-tanya mengenai empati dari Menteri Keuangan tersebut. Rakyat yang telah susah payah menghadapi masalah ekonomi yang serius, kini harus berhadapan dengan pernyataan menteri yang justru sama sekali tidak memiliki keberpihakan dengan rakyat.

(Annisa Deli Indriyanti)