Disentil Jerome Polin di TikTok, Siapa Sebenarnya Adies Kadir Pencetus Tunjangan Rumah DPR?

Dewiku.com - Belakangan ini, nama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir jadi sorotan publik usai disentil Jerome Polin. Semua bermula dari pernyataannya soal tunjangan rumah anggota DPR yang disebut kurang, padahal jumlahnya sudah mencapai Rp 50 juta per bulan.

Komentar Adies ini langsung viral karena dianggap keliru dalam perhitungan. Jerome Polin, influencer sekaligus lulusan Matematika Universitas Waseda, dengan tegas mengoreksi logika yang dipakai Adies.

Menurut Adies, biaya kos Rp 3 juta dikali 26 hari kerja menghasilkan Rp 78 juta per bulan, sehingga tunjangan Rp 50 juta terasa kurang. Tapi Jerome meluruskan bahwa Rp 3 juta itu sudah biaya bulanan, bukan harian, jadi tidak perlu dikalikan dengan jumlah hari.

Dengan kata lain, hitungan Adies dianggap blunder besar. Sindiran Jerome ini ia sampaikan lewat akun TikTok pribadinya @jeromepolin98 yang punya lebih dari 6,8 juta follower.

Di situ, Jerome menjelaskan dengan gaya kocak tapi tegas soal logika matematika yang salah, sambil menyinggung bahwa penting banget belajar Matematika biar gak bikin salah hitung. Dari situlah video ini viral dan ramai dibicarakan publik.

Sosok Adies Kadir

Adies Kadir lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968. Ia merupakan kader senior Partai Golkar yang sudah lama malang melintang di dunia politik. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 dan dipercaya mengoordinasikan bidang Ekonomi dan Keuangan.

Latar belakang pendidikannya juga cukup kuat. Adies punya gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Sarjana Hukum dari Universitas Merdeka Surabaya, lalu melanjutkan S2 dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Merdeka Malang serta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Jadi, ia bukan sosok sembarangan, melainkan politisi dengan kombinasi pengalaman teknik dan hukum. Selain politik, Adies juga sempat berkarier di dunia profesional. Ia pernah jadi manajer proyek dan direktur di beberapa perusahaan.

Di sisi lain, ia aktif di organisasi kepemudaan hingga advokat. Hal ini bikin namanya cukup dikenal sebagai figur berpengaruh, baik di internal Golkar maupun di parlemen.

Sebagai politisi, Adies juga pernah menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR periode sebelumnya. Ia cukup dikenal vokal dalam isu hukum dan pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Perjalanan Karir Politik Adies Kadir

Karier politik Adies dimulai dari level daerah. Pada 2009–2014, ia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di sana. Ia bahkan sempat maju sebagai calon wakil wali kota Surabaya tahun 2010 berpasangan dengan Arif Afandi, meski gagal meraih kemenangan.

Tahun 2014 jadi titik penting karena ia berhasil melaju ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo). Sejak itu, ia bertahan di DPR selama tiga periode berturut-turut: 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029.

Di periode awal, Adies ditempatkan di Komisi III yang mengurus hukum, HAM, dan keamanan. Ia juga sempat dipindah ke Komisi IX yang fokus pada ketenagakerjaan dan kesehatan, tapi kemudian kembali lagi ke Komisi III. Dari sini, ia makin dikenal di bidang legislasi hukum.

Selain itu, Adies juga pernah menjabat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 2015, serta ikut dalam Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPR. Posisi strategis di partai juga ia pegang, mulai dari Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya, Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar, hingga akhirnya naik jadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024–2029.

Kariernya makin menanjak ketika pada Oktober 2024, Adies ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Tugasnya lumayan berat, yaitu mengoordinasikan seluruh urusan bidang Ekonomi dan Keuangan yang melibatkan beberapa komisi dan badan di DPR.

Kasus sindiran Jerome Polin terhadap Adies Kadir memang viral karena lucu sekaligus menggelitik soal logika dasar matematika. Tapi di balik itu, ada pesan penting: pejabat publik mesti peka terhadap kondisi rakyat dan berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Apalagi ketika menyangkut angka besar seperti tunjangan DPR. Buat publik, blunder ini jadi pengingat bahwa kritik dari masyarakat—bahkan lewat influencer di TikTok sekalipun—punya peran penting untuk mengontrol jalannya pemerintahan.