Viral 17+8 Tuntutan Rakyat: Suara Mendesak agar Pemerintah Bergerak Cepat

Dewiku.com - Baru-baru ini di berbagai platform media sosial, ramai unggahan mengenai tuntutan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat”. Unggahan tersebut merupakan sebuah tuntutan dari rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran petinggi di kursi pemerintahan.

Tuntutan rakyat ini merupakan hasil diskusi influencer, Jerome Polin dan kawan-kawan, tak lupa pembuatan “17+8 Tuntutan Rakyat” ini tentunya melibatkan masyarakat sipil yang turut menjadi korban keserakahan pemerintah. 

Bukan tanpa sebab, tuntutan rakyat ini juga dibuat sebagai bentuk desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera meminta maaf kepada rakyat dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya serta membenahi para petinggi negara yang hingga kini tidak pernah mewakili suara rakyat. 

Pasalnya, pada hari Minggu (31/8/2025), Presiden RI tersebut yang didampingi dengan beberapa ketua umum parta telah mengungkapkan akan membatalkan kenaikan tunjangan rumah serta memberikan larangan perjalanan ke luar negeri bagi anggota DPR. Dirinya juga menyebutkan akan menindak tegas para aparat negara yang telah melakukan kekerasan kepada rakyat hingga menimbulkan korban jiwa. Tindakan ini akan dilakukan secara transparan.

Akan tetapi, rakyat tidak terima bahwasanya dalam pernyataannya kemarin, Prabowo Subianto selaku presiden tak kunjung memberikan permintaan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat yang telah kehilangan hak-haknya serta terus merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah yang tidak pernah memihak rakyat. 

Sontak, pernyataan tersebutlah yang membuat masyarakat menuntut pemerintah negara untuk segera melaksanakan tuntutan-tuntutan yang diberikan masyarakat di dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”.

Di dalam tuntutan tersebut, pemerintah diberi tenggat atau batas waktu untuk segera melaksanakannya hingga tanggal 5 September 2025. Sesuai namanya, “17+8 Tuntutan Rakyat” memiliki 17 poin tuntutan yang mesti dilaksanakan oleh Presiden, DPR, ketua umum partai politik, KAPOLRI, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Selain itu, tuntutan tersebut juga berisi 8 poin yang memuat tuntutan rakyat dalam 1 tahun dengan tenggat 31 Agustus 2026. 

Berikut rangkuman dari isi 17 poin tuntutan rakyat dalam satu minggu:

Tugas Presiden Prabowo Subianto

• Tarik TNI dari pengalaman sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus.

Tugas DPR

• Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
• Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bersalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Tugas Ketua Umum Partai Politik

• Pecat atau beri sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia 

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. 

Kemudian, berikut rangkuman dari 8 poin tuntutan rakyat dalam 1 tahun:

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Itu dia poin-poin dari isi “17+8 Tuntutan Rakyat”. Baik Jerome Polin maupun netizen turut mengajak rakyat dari semua kalangan untuk mengunggah ulang ataupun membagikan postingan dari tuntutan tersebut serta menyerukan semuanya untuk terus mengawal segala tindakan yang dilakukan pemerintah dan jajarannya.

(Annisa Deli Indriyanti)