Warganet Uji Ilmiah! Apakah Gelombang Suara Demo Bisa Tembus Gedung DPR atau Cuma Nyangkut di Gerbang?

Dewiku.com - Demonstrasi terkait kebijakan di Indonesia masih memanas, memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: benarkah suara rakyat benar-benar terdengar oleh wakilnya di Gedung DPR? Lucunya, beberapa warganet bahkan sampai melakukan perhitungan ilmiah menggunakan fisika untuk membuktikan hal tersebut.

Mereka mencoba mengukur gelombang suara dari massa aksi di depan gerbang DPR menuju ruang rapat di dalam gedung. Jarak antara gerbang depan dan gedung utama sendiri sekitar 500 meter.

Dari simulasi yang dibuat, suara kerumunan dengan kekuatan 120 dB mengalami banyak reduksi—mulai dari jarak, peredaman gedung, hingga kaca. Hasil akhirnya, suara yang sampai ke dalam gedung hanya sekitar 30 dB, setara dengan suara AC.

Ada juga yang mencoba menghitung pakai skenario “sound horeg” yang viral dengan suara asli 135 dB. Tapi dengan jarak sejauh itu, yang terdengar di dalam gedung DPR hanya 45 dB, setara suara orang bicara pelan.

Kalau ingin terdengar jelas dengan kekuatan 90 dB, maka dibutuhkan suara dari sumber sebesar 180 dB—setara dengan suara mesin roket SpaceX dari jarak dekat.

Lebih ekstrem lagi, kalau pakai suara manusia saja, dibutuhkan sekitar 1 miliar orang berteriak bersamaan agar bisa sampai ke telinga anggota DPR di dalam gedung. Artinya, dengan kondisi sekarang, suara rakyat nyaris mustahil bisa benar-benar terdengar secara fisik.

Sebagai perbandingan, gedung pemerintahan di beberapa negara lain, seperti Yunani, Spanyol, dan Rusia, justru berada sangat dekat dengan jalan raya—bahkan hanya sekitar 1 meter dari pagar.

Hal ini memungkinkan suara masyarakat langsung masuk tanpa terhalang jarak. Sementara di Indonesia, jarak 500 meter dari gerbang depan DPR justru membuat suara rakyat meredup di tengah jalan.

 

Pertanyaannya kemudian, seperti apa seharusnya desain lokasi gedung pemerintahan? Apakah cukup dengan megah dan besar, tapi justru menjauhkan diri dari rakyat? Karena pada akhirnya, sebesar apa pun bangunan itu, tidak ada gunanya kalau tidak bisa benar-benar mendengar aspirasi masyarakat.

Bagaimana Idealnya Lokasi Gedung Pemerintahan?

Lokasi gedung pemerintah idealnya memang nggak bisa asal pilih. Harus strategis, gampang diakses publik, sesuai rencana tata ruang wilayah, serta memperhatikan faktor keselamatan, kesehatan, sampai lingkungan sekitar. Jadi, bangunan bukan hanya megah, tapi juga punya fungsi nyata untuk masyarakat.

Nah, ada beberapa prinsip penting yang biasanya jadi acuan dalam menentukan lokasi gedung pemerintah:

1. Sesuai Rencana Tata Ruang (RTR)

Lokasi gedung harus sesuai dengan rencana kota atau wilayah yang berlaku, supaya tata ruang tetap harmonis dan nggak menimbulkan masalah ke depannya.

2. Aksesibilitas Publik

Gedung pemerintah seharusnya gampang dijangkau masyarakat. Mau urus administrasi atau pelayanan publik, semua orang bisa datang tanpa ribet.

3. Keseimbangan Lingkungan

Pembangunan jangan sampai bikin rusak lingkungan. Misalnya, jangan sampai memicu pencemaran air atau mengubah arus air yang bisa merugikan warga sekitar.

4. Tidak Mengganggu Prasarana Umum

Kalau lokasinya dekat dengan prasarana umum, harus dipastikan fungsinya tetap berjalan normal, nggak boleh terganggu.

5. Keselamatan dan Kesehatan

Lokasi juga wajib memenuhi standar keselamatan dan kesehatan, baik untuk orang yang bekerja di dalam gedung maupun masyarakat umum. Faktor geologi dan geografis juga nggak boleh diabaikan.

6. Fungsi dan Keamanan

Setiap gedung pemerintah punya fungsi berbeda. Jadi, lokasi harus menyesuaikan kebutuhan, termasuk soal tingkat keamanan dan kerahasiaan yang diperlukan.

7. Kesesuaian dengan Lingkungan

Bangunan tetap harus serasi dengan sekitarnya. Penyediaan ruang hijau misalnya, penting banget untuk menjaga ekosistem tetap seimbang.

Kalau dilihat dari prinsip ini, wajar kalau banyak orang merasa akses ke Gedung DPR sekarang terkesan jauh dan sulit dijangkau. Dari akses saja sudah bikin rakyat susah, gimana suaranya mau sampai? Tapi pada akhirnya, sesulit apa pun kondisi itu, masyarakat tetap punya hak untuk bersuara. Mau atau tidak, wakil rakyat harusnya mendengar dan beraksi.