Ragam

Sindiran Halus Soal Etika Publik: Tiara Andini Bongkar Perlakuan Mengejutkan Pejabat di Pesawat

Tiara Andini curhat pengalaman tak menyenangkan di pesawat, ketika seseorang yang punya jabatan berusaha menggunakan kekuasaannya untuk bertukar kursi dengannya.

Vania Rossa | Natasya Regina Melati

Tiara Andini (Instagram/tiaraandini)
Tiara Andini (Instagram/tiaraandini)

Dewiku.com - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Tiara Andini, sempat membagikan kabar pengalaman tak mengenakkannya dengan sosok yang disebut sebagai 'pejabat'. Lewat unggahan di Instagram Story, pelantun lagu Usai ini menceritakan pengalaman tak mengenakkan saat seorang pejabat diduga mencoba menggunakan jabatannya untuk merebut kursi pesawat yang sudah jadi haknya.

Semua bermula saat proses check-in penerbangan. Tiara yang sudah memilih kursi 8K—posisi favorit dekat jendela—tiba-tiba ditawari oleh petugas untuk menukar kursinya. Alasannya, akan ada seorang menteri yang ikut terbang di waktu bersamaan.

"Pegawainya bertanya dengan sangat sopan 'Apakah itu berkenan (tukar seat)? Kalau tidak berkenan tidak apa-apa. Karena akan ada MENTERI'. Dia menanyakan hal itu dengan kalimat yang sama beberapa kali dan jawabanku tidak berkenan," tulis  Tiara Andini.

Meski ditanya dengan sangat sopan dan berulang kali, Tiara menegaskan bahwa dirinya tidak berkenan.

Namun, drama tak berhenti di situ. Ketika boarding, Tiara mendapati kursinya ternyata sudah ditukar sepihak tanpa pemberitahuan. Ia pun protes dengan tenang hingga akhirnya bisa tetap duduk di kursi yang memang sudah ia pilih sejak awal.

“Tadi di counter depan, saya sudah tolak permintaan ini karena dikasih pilihan berkenan atau tidak berkenan. Jadi tidak akan ada kursi yang ditukar ya,” tegasnya.

Menariknya, tak lama setelah duduk, Tiara benar-benar bertemu dengan sosok menteri yang disebut petugas maskapai. Sang menteri disebut sempat melirik ke arahnya sebelum akhirnya memilih bertukar kursi dengan penumpang lain.

“Akhirnya dia tukar kursi sama orang lain yang aku juga nggak kenal sambil dipuji ‘ini baru sobatku’, supaya bisa duduk sama istrinya kalau nggak salah dengar,” tulis Tiara.

Menutup ceritanya, Tiara menyampaikan refleksi cukup menohok. Ia menilai bagaimana seorang pejabat bisa saja merasa berkuasa, bahkan hanya untuk urusan kursi pesawat.

“Ini hanya masalah kursi, sangat nggak sebanding sama masalah-masalah lain. Tapi, masalah sepele ini aja sudah merasa ‘berpower’,” ungkapnya.

Tangkapan layar Instagram story Tiara Andini (Instagram/tiaraandini)
Tangkapan layar Instagram story Tiara Andini (Instagram/tiaraandini)

Setelah ini, kita bakal bahas lebih jauh tentang pentingnya kesetaraan saat menggunakan fasilitas umum, termasuk di pesawat, serta kenapa masih ada mentalitas sebagian pejabat yang merasa lebih berhak dibanding rakyat biasa.

Pentingnya Rasa Kesetaraan dalam Fasilitas Umum, Termasuk Pesawat

Kesetaraan dalam fasilitas umum, termasuk transportasi udara, bukan sekadar soal kenyamanan, tapi menyangkut hak semua orang untuk mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

1. Akses Universal dan Inklusi

Kesetaraan memastikan semua orang bisa menggunakan fasilitas umum dengan adil, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, lansia, hingga anak-anak. Jika akses ini terjamin, maka masyarakat bisa lebih inklusif, tanpa ada batasan berdasarkan status sosial, kondisi fisik, maupun kemampuan ekonomi.

2. Keadilan dan Hak Sosial

Di Indonesia, kesetaraan akses fasilitas publik sudah dijamin lewat konstitusi, tepatnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI. Kesetaraan dalam transportasi, termasuk penerbangan, jadi bagian penting dari keadilan sosial, karena mendistribusikan akses ke berbagai wilayah dan layanan secara merata.

3. Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi

Transportasi umum yang inklusif bisa meningkatkan efisiensi. Misalnya, mengurangi kemacetan, mengoptimalkan penggunaan lahan, sampai membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ekonomi. Artinya, kalau semua orang punya akses setara, efeknya bisa terasa pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

4. Keberlanjutan Lingkungan

Akses transportasi publik yang merata juga bisa jadi dorongan agar lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi. Hasilnya, emisi gas rumah kaca bisa ditekan, konsumsi energi fosil berkurang, dan lingkungan pun jadi lebih bersih.

5. Keamanan dan Kesejahteraan

Kalau fasilitas umum dirancang dengan prinsip kesetaraan, otomatis akan lebih aman dan nyaman untuk semua pengguna. Hal ini sejalan dengan tujuan negara: meningkatkan kesejahteraan umum dan menciptakan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat.

Mentalitas Pejabat yang Merasa Lebih Berkuasa

Sayangnya, praktik di lapangan sering kali berbeda. Ada saja pejabat yang merasa lebih berhak dibanding rakyat biasa. Mentalitas ini bukan muncul begitu saja, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Sistem dan Kultur Organisasi yang Mendukung

  • Kurangnya teladan integritas: Kalau pemimpin tidak memberi contoh yang baik, perilaku menyalahgunakan kekuasaan bisa dianggap normal.
  • Budaya organisasi yang tidak sehat: Jika integritas dan akuntabilitas tidak jadi prioritas, mentalitas merasa berkuasa bisa tumbuh subur.
  • Sistem pengendalian yang lemah: Minimnya kontrol dan akuntabilitas memberi ruang luas untuk penyalahgunaan wewenang.

Keuntungan dari Korupsi

Banyak organisasi atau partai politik bergantung pada praktik ilegal untuk membiayai kegiatan mereka, termasuk money politics. Situasi ini menciptakan insentif agar pejabat tetap bertahan di posisinya dan melanggengkan korupsi.

Lingkaran Korupsi yang Sulit Diputus

Ketika pejabat bisa memanfaatkan celah aturan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, mentalitas merasa “lebih berkuasa” makin kuat. Praktik ini pun jadi semakin sulit diberantas.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Perasaan berkuasa sering muncul karena ada keuntungan pribadi atau bagi orang terdekat. Akibatnya, posisi dan jabatan dianggap sebagai sumber privilese yang harus dipertahankan.

Kesetaraan dalam fasilitas umum, termasuk pesawat, seharusnya jadi prinsip utama demi terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Namun, mentalitas sebagian pejabat yang merasa lebih berkuasa dari rakyat biasa justru sering kali mencederai prinsip tersebut.

Selama sistem, kultur, dan akuntabilitas belum diperkuat, lingkaran penyalahgunaan kekuasaan akan terus berputar. Karena itu, kesadaran bersama untuk menjunjung kesetaraan bukan hanya penting bagi masyarakat, tapi juga wajib jadi komitmen para pejabat publik.

Berita Terkait

Berita Terkini