Masih Belum Ada Kemajuan: Deretan Derita Rakyat Akibat Pemerintah Pasca Aksi Demo

Dewiku.com - Pada 25–31 Agustus 2025, rakyat Indonesia bersatu dan bersuara untuk menuntut keadilan mereka atas tindakan, perilaku, dan kebijakan pemerintah beserta yang tak pernah mewakili kesejahteraan rakyat.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran pun dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di beberapa kota Indonesia sebagai bentuk protes dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas ketidakmampuannya untuk memimpin negara. Pada mulanya, demonstrasi dilakukan karena adanya rencana pemberian tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta di tengah kondisi rakyat yang sedang terpuruk akan situasi ekonomi. 

Rakyat yang turun ke jalan pun bersatu untuk mendatangi Gedung DPR di Jakarta. Sayangnya, hingga aksi unjuk rasa selesai, para demonstran tak bisa menemui DPR maupun pejabat lainnya. Bahkan, selama aksi unjuk rasa sudah banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga menyebabkan demonstran mengalami luka serius. 

Tidak hanya itu, menjelang bulan September, Jerome Polin bersama dengan rekan-rekannya serta beberapa rakyat pun membuat sebuah tuntutan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Adapun nama dari tuntutan tersebut, “17 + 8 Tuntutan Rakyat”. Namun, hingga sekarang tuntutan rakyat itu pun tak kunjung mendapat balasan dari pemerintah sekali pun. 

Mirisnya, sebulan setelah demo besar tersebut, pemerintah kembali melakukan kesalahan yang sama. Derita rakyat semakin hari pun semakin bertambah. Dalam kurun waktu bulan September telah ada lebih dari satu kejadian yang dilakukan pemerintah hingga menambah derita rakyat. 

Berikut deretan derita rakyat akibat pemerintah pasca aksi demo:

1. Impor BBM Satu Pintu
Beberapa hari yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan kosongnya stok bahan bakar pada perusahaan bahan bakar milik swasta. Kekosongan stok pun menyebabkan rakyat mau tidak mau mengisi bahan bakar di Pertamina. Bukan tanpa sebab, kosongnya stok bahan bakar pada beberapa pom bensin swasta bisa terjadi karena adanya kebijakan impor BBM satu pintu.

Para pemilik perusahaan bahan bakar swasta pun secara tidak langsung harus membeli stok bahan bakar melalui Pertamina. Namun, juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyatakan jika kebijakan tersebut hanya akan berlangsung hingga akhir tahun. 

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa impor menjadi pilihan terakhir apabila stok di pertamina habis. Namun, dampak yang ditimbulkan pun membuat masyarakat geram. Pasalnya, mereka yang terbiasa mengisi bahan bakar di perusahaan swasta ke Pertamina pun merasa ada perubahan pada tarikan mesin. Selain itu, kosongnya stok BBM juga mengancam keberadaan karyawan yang bekerja di perusahaan bahan bakar swasta tersebut.  

2. Keracunan MBG Masih Berlanjut
Pada pertengahan September kemarin, kasus keracunan MBG kembali terjadi di salah satu sekolah yang berlokasi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Ratusan siswa pun langsung dibawakan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan serius. 

Korban keracunan MBG di Banggai Kepulauan bukanlah kejadian pertama. Tak lama setelah program unggulan Prabowo-Gibran ini diluncurkan secara resmi, sudah ada beberapa siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. 

Kasus siswa keracunan MBG ini pun kembali menjadi perhatian publik mengenai kualitas bahan baku yang digunakan serta tingkat kebersihan alat masak dan makan yang digunakan. Sebelumnya wadah makan (food tray) yang digunakan pada MBG juga sempat kontroversial karena diduga mengandung minyak babi. 

Sayangnya, baik permasalahan keracunan, kebersihan makanan, dan wadah makan non-halal tersebut hingga kini belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Alih-alih memberikan asupan nutrisi, program MBG justru dinilai beberapa pihak dapat mengancam nyawa para siswa. 

3. Penyitaan Buku Kembali Dilakukan 
Pada Kamis (4/9/2025), polisi melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa mereka telah menangkap sebanyak enam tersangka yang diduga sebagai pelaku kerusuhan pada aksi demo besar-besaran yang dilakukan pada akhir bulan Agustus kemarin. 

Pada konferensi pers tersebut, masyarakat dikejutkan dengan penyitaan buku tersangka sebagai barang bukti. Terdapat lebih dari 10 buku yang disita oleh polisi. Beberapa buku yang disita pun menarik perhatian publik, seperti buku berjudul Strategi Perang Gerilya karya Che Guevara, Pemikiran Karl Max karya Franz Magnis Suseno, dan Kisah Para Diktator karya Jules Archer. 

Penyitaan buku itu pun mendapat kritikan dari masyarakat. Pada sosial media X saja, netizen banyak yang berdiskusi dan memberikan pendapatnya bahwa penyitaan buku sebagai barang bukti tidak jauh berbeda dengan tindakan yang membatasi masyarakat untuk membaca buku. 

Selain itu, beberapa masyarakat dan netizen menilai jika aksi penyitaan buku terus dilakukan, maka kemungkinan akses membaca pun bisa dibatasi seperti pada era Orde Baru dan keberadaan buku perlahan akan dianggap sebagai senjata mematikan bagi pemerintah, aparat, ataupun masyarakat.

Tiga permasalahan tersebut nyatanya terjadi dalam satu waktu, yakni di bulan September. Hingga kini, masih banyak rakyat yang setiap harinya terjerat dengan derita yang dibuat oleh para pemimpin negara. Namun, di lain sisi, masih banyak pula rakyat yang menunggu keadilan dan kesejahteraan dari pemerintah.

(Annisa Deli Indriyanti)