Sushila Karki, PM Nepal Sementara yang Siap Membawa Aspirasi Gen Z untuk Kemajuan Negara Selama 6 Bulan

Dewiku.com - Setelah ramai aksi unjuk rasa untuk memprotes dan menggulingkan pemerintah Nepal yang korupsi, Khadga Prasad Oli akhirnya resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Tak lama setelah kekosongan kursi, Sushila Karki pun akhirnya dipilih untuk menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Nepal. 

Pada Minggu (14/9/2025), Shusila Karki dilantik sebagai Perdana Menteri sementara yang akan memimpin negara Nepal selama 6 bulan ke depan. Pemilihan Karki sebagai Perdana Menteri dilakukan setelah adanya “negosiasi lunak” antara Jenderal Ashok Raj Sigdel selaku Panglima Angkatan Darat dan Presiden Ram Chandra Paudel. 

Selain kedua tokoh pemerintahan tersebut, pelantikan Karki sebagai PM Nepal sementara turut melibatkan masyarakat dan perwakilan gerakan muda yang berisi para aktivis dari kalangan Gen Z.

Sebelum Karki dilantik, para aktivis Gen Z di Nepal diketahui telah melakukan diskusi terlebih dahulu melalui salah satu aplikasi bernama Discord untuk memilih sosok politikus yang dirasa tepat untuk mengisi kekosongan kursi Perdana Menteri di Nepal. Walau dilakukan secara daring, mereka menyebutkan diskusi tersebut sebagai pemilihan umum (pemilu) untuk memilih PM Nepal baru dan akhirnya nama Sushila Karki pun dipilih. 

Siap Meneruskan Aspirasi Gen Z

Saat pelantikan, Karki menyampaikan pidato yang menyerukan bahwa ke depannya pemerintah Nepal akan bekerja sesuai dengan apa yang disuarakan oleh para Gen Z karena telah melihat serta merasakan praktik korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah Nepal sebelumnya.

“Kami harus bekerja sesuai dengan pemikiran Gen Z. Yang dituntut kelompok ini adalah pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintah yang baik, dan kesetaraan ekonomi. Anda dan saya harus bertekad untuk memenuhinya,” ujar Karki. 

Wanita berusia 73 tahun tersebut juga mendesak untuk membangun kembali kerja sama dan ketenangan setelah aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada 8 September lalu yang tak luput dari aksi kekerasan. Diketahui setidaknya terdapat 72 orang yang tewas dan 191 orang mengalami luka akibat adanya bentrokan yang terjadi selama aksi unjuk rasa.

Karki turut mengatakan kepada para pejabat tinggi di Nepal untuk memberikan kompensasi sebesar 1 juta rupee kepada keluarga yang anggotanya dinyatakan tewas saat ikut aksi unjuk rasa kemarin. Selain itu, mereka yang tengah mengalami luka-luka saat tengah menyuarakan suara juga akan mendapatkan kompensasi berupa perawatan serius dari pemerintah. 

Sosok Sushila Karki

Sushila Karki lahir di Biratnagar, Distrik Morang, Nepal pada 7 Juni 1952. Kemudian, pada tahun 1975, Karki menempuh pendidikan magister di Banaras Hindu University dengan mengambil jurusan Ilmu Politik. Di tahun 1978, Karki kembali melanjutkan pendidikan tingginya di Tribhuvan University Nepal dan mengambil jurusan Hukum. Setahun setelahnya, ia pun mulai aktif bekerja di bidang hukum. 

Sebelum menjadi Perdana Menteri, Sushila Karki pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Agung perempuan di Nepal. Pada masa jabatannya di bulan Juli 2016–Juli 2017, Karki memiliki pendirian kuat untuk menentang tindakan korupsi yang terjadi di negeri Himalaya tersebut.

Melalui keberaniannya, Karki sering mendapatkan pertentangan dari beberapa pihak, termasuk pemerintahan itu sendiri. Namun di sisi lain, dirinya juga mendapat dukungan karena berani dalam mempertahankan pendirian dan integritasnya untuk melawan tindak korupsi.

Akan tetapi, karena pendiriannya, Karki sempat menghadapi mosi pemakzulan atas tuduhan intervensi dalam sebuah urusan eksekutif. Namun, mosi tersebut gagal dilaksanakan karena tak mendapat dukungan dari mayoritas parlemen. 

Kini walau berstatus sementara, Karki telah mencetak sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama di Nepal. Riwayat pendidikan dan latar belakang Karki yang tegas dalam menindak kasus korupsi di sana turut menjadi alasan utama para Gen Z yakin memilih sosok perempuan tersebut sebagai pemimpin sementara Nepal hingga pemilu di sana dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026.

(Annisa Deli Indriyanti)