Ragam
Kontras Banget! Ketika Indonesia Kurangi Anggaran, Vietnam Justru Sibuk Reformasi Pendidikan
Kontras kebijakan pendidikan di Asia Tenggara bikin geleng-geleng. Saat Indonesia memangkas anggaran, Vietnam justru fokus melakukan reformasi demi meningkatkan kualitas pendidikan.
Vania Rossa

Dewiku.com - Di saat pemerintah Indonesia memotong anggaran pendidikan, pemerintah negara tetangga sesama benua, yakni Vietnam justru mengambil langkah bagus untuk mereformasi pendidikan di negaranya.
Pada 22 Agustus 2025, melalui sebuah resolusi yang bernama Resolusi 71 yang dikeluarkan oleh Politbiro Partai Komunis Vietnam, pemerintah Vietnam telah menetapkan akan melakukan peta jalan 20 tahun untuk membuat pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi di negeri tersebut bisa masuk ke dalam 20 pendidikan terbaik di dunia, tepatnya pada tahun 2025.
Mengutip dari VN Express, pemerintah Vietnam menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan yang berkolaborasi dengan sains teknologi akan menjadi prioritas tertinggi di ranah nasional. Selain itu, Vietnam juga akan melakukan reformasi pendidikan yang dimulai dari distribusi buku teks gratis untuk seluruh siswa, otonomi luas bagi universitas, dan menciptakan generasi baru melalui lulusan dengan kompetensi kecerdasan buatan (AI) serta keterampilan digital.
Tidak hanya itu, reformasi pendidikan di Vietnam turut memberikan kenaikan tarif tunjangan bagi para guru di sana. Bahkan, angka tunjangan ini naik hingga ke angka minimal 70%.
Tunjangan Guru Menjadi Prioritas dalam Resolusi
Pada Resolusi 71 tersebut, pemerintah Vietnam turut menyatakan bahwasanya kebijakan yang diturunkan juga harus memihak kepada guru yang berperan langsung sebagai tenaga pendidik.
Seperti yang telah disampaikan bahwa melalui resolusi tersebut pemerintah Vietnam angka menaikkan tunjangan profesi guru. Dengan rincian minimal 70% untuk guru PAUD hingga guru sekolah menengah atas dan 30% untuk tenaga kependidikan. Di samping itu, kenaikan ini bisa menyentuh angka 100% untuk guru yang bertugas mengajar di wilayah perbatasan, kepulauan, atau daerah etnis minoritas.
Mengutip dari Vietnam Plus, Nguyen Thi Mai Hoa selaku Wakil Ketua Komite Kebudayaan dan Sosial Majelis Nasional menilai jika Resolusi 71 hadir sebagai tonggak baru yang menciptakan kebijakan inovatif yang belum pernah ada di dalam resolusi sebelumnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa resolusi tersebut menjadi suatu hal yang baru karena kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya berfokus pada kebijakan utama negara dalam bidang pendidikan saat ini saja, melainkan untuk menentukan arah masa depan juga.
Hal ini pun tampak dari keseriusan pemerintah Vietnam yang turut memberikan kesejahteraan guru sebagai sumber daya kemajuan pendidikan.
Baca Juga
Adem Liatnya! Aksi Damai Ojol Berikan Bunga dan Pelukan ke Polisi dan TNI
Kisruh yang Salah Sasaran, Ketika Rumah Zack Lee Kena Getah Isu Nafa Urbach
Hadiri Sidang, Cardi B Justru Keciduk Ketiduran
Viral Meme Day 1 Iron Man Hidup Miskin, Ternyata Bukan Punya Sahroni
Bukan Karena Jadi Ibu, Ini Culture Shock Pernikahan yang Sering Dialami Perempuan
Keponakan Chika Jessica Jadi Korban Salah Pukul Oknum Polisi, Alami Luka dan Trauma!
“Produk dari pendidikan adalah manusia, sumber daya yang akan menentukan perjalanan bangsa ke depan. Karena itu, kesadaran akan pentingnya investasi di bidang pendidikan juga harus diperbarui," ungkap Hoa.
Reformasi Pendidikan: Bentuk Pelajaran Pemerintah Vietnam
Mengejutkannya, saat Resolusi 71 ini dikeluarkan, pemerintah Vietnam mengakui jika selama ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada sektor pendidikan dalam negeri.
Beberapa kekurangan yang disebutkan, seperti ketimpangan akses pendidikan, kurikulum yang tidak upgrade, pemberian dana sekolah yang terbatas, dan budaya les tambahan yang masih mengakar kuat di sana pun telah menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menciptakan reformasi pendidikan yang berguna hingga ke masa depan.
Selain tunjangan guru, pemberian buku teks gratis pun juga menjadi poin utama dalam resolusi tersebut. Hoa menyebutkan jika pemerintah akan penyediaan buku pelajaran nasional tunggal secara gratis bagi seluruh siswa pada tahun 2030.
Hoa menyampaikan jika hal tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin akses dari pendidikan dasar.
Apa yang dilakukan pemerintah Vietnam tersebut menunjukkan jika negara hadir untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam memajukan sektor pendidikan.
Sekali lagi, Vietnam pun mengajarkan negara lain bahwa kemajuan sebuah negara dihitung dari kesuksesan pendidikannya, termasuk dalam menyejahterakan tenaga pendidik dan murid-muridnya.
(Annisa Deli Indriyanti)