lifestyle

Efek Domino Kasus Brandoville Studios: Stigma Kembali Menghambat Karier Perempuan

Bias gender masih sering menimpa pekerja perempuan, tak terkecuali saat menduduki posisi strategis di perusahaan tempatnya berkarier.

Ilustrasi perempuan mengalami stres dan tekanan berat saat bekerja (Freepik)

Beberapa waktu lalu, dugaan kasus kekerasan terhadap pegawai Brandoville Studios menyedot perhatian publik. Selain berempati pada korban, masyarakat ramai-ramai mengutuk Cherry Lai, co-owner sekaligus istri CEO Brandoville Studios, Ken Lai, sebagai terduga pelaku.

Kasus ini mencuat lewat sebuah utas di media sosial. Mantan karyawan Brandoville Studios menceritakan kronologi kasus kekerasan yang telah dia alami. Cherry Lai disebut-sebut memperlakukan korban secara semena-mena, termasuk tidak memberikan gaji. Pelaku juga dikatakan tak memberi waktu istirahat ke karyawan lain yang mengandung sehingga berujung kelahiran prematur.

Ironisnya, dengan fakta bahwa terduga pelaku adalah perempuan, respons yang bias gender pun bermunculan. Ada saja pihak yang malah menyorot profesionalitas pemimpin perempuan di lingkungan kerja.

Ilustrasi bos bertindak kasar di tempat kerja (Freepik)

Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Wita Krisanti, mengungkapkan bahwa dugaan kasus kekerasan terhadap karyawan Brandoville Studios memang rentan memperparah stigma yang selama ini ada.

"Ini bisa jadi bumerang untuk nilai-nilai yang kita perjuangkan selama ini, bahwa perempuan bisa maju dan berekspresi dan mengembangkan potensi seluas-luasnya," ungkap Wita kepada Dewiku.com, Rabu (18/9/2024).

Bias gender memang masih sering menimpa pekerja perempuan, tak terkecuali saat mereka menduduki posisi strategis di perusahaan. Menurut Wita, reaksi publik umumnya lebih heboh saat mengetahui pihak yang bermasalah adalah perempuan, bukan laki-laki.

Padahal, apa yang terjadi bukan semata soal pelaku yang kebetulan adalah perempuan. Apa pun gendernya, kata Wita, individu bersangkutan kemungkinan memang tidak punya kompetensi menjadi pemimpin.

Wita juga menyebut soal norma masyarakat yang masih percaya bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin dibanding perempuan. Oleh karenanya, saat perempuan menjadi pemimpin, role model mereka pun adalah laki-laki dengan karakteristik kepemimpinan yang cenderung maskulin.

Namun, apa yang terjadi saat perempuan menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang maskulin alih-alih feminin? Lagi-lagi, perempuan malah mesti berurusan dengan berbagai stigma.

"Perempuan pemimpin yang tegas, dijuluki judes. Kalau laki-laki tegas, ya, tegas. Perempuan yang cepat dalam mengambil keputusan, akan dianggap sembrono. Mau ngejar karier, dianggap ambisius. Sementara kalau laki-laki mengejar kariernya, ya, dianggap wajar. Laki-laki memang diekspektasikan mengejar karier," ujar Wita.

"Sebetulnya, perempuan yang jadi pemimpin ini kerap menghadapi posisi yang sulit. Saat menerapkan kepemimpinan yang feminin, ia akan dianggap tidak kompeten atau terlalu lembek," imbuh perempuan yang juga merupakan mentor dan fasilitator pelatihan ini.

Beranggotakan 38 perusahaan, IBCWE selama ini menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender di tempat kerja. Banyak program pelatihan maupun pendampingan yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan kerja inklusif tanpa bayang-bayang bias gender.

Sasaran IBCWE bahkan bukan hanya pekerja di level staf, melainkan juga para pimpinan. Dengan begitu, kekerasan berbasis gender di dunia kerja diharapkan benar-benar ditangani secara serius.

Wita pun berharap semakin banyak perusahaan yang berkomitmen mengimplementasikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

"Harapannya, semakin banyak perusahaan yang sadar bahwa ada Permenaker No.88 Tahun 2023 yang memberikan sanksi kepada perusahaan kalau tidak melakukan pencegahan dan penanganan kasus dengan baik," tuturnya.

Wita selaku perwakilan IBCWE juga sangat berharap agar pemberi kerja semakin menyadari pentingnya menciptakan tempat kerja yang aman dan inklusif. Selain memang sudah semestinya dilakukan untuk melindungi para pekerja, tempat kerja yang aman dan inklusif pada akhirnya akan memengaruhi keberlanjutan bisnis.

"Ini bukan hanya sesuatu yang baik untuk dilakukan, tetapi secara global, sudah mulai banyak investor maupun buyer yang mensyaratkan tempat-tempat kerja itu harus aman dan inklusif. Jadi, misalnya tidak bisa membuktikan praktek-praktek baik di dalam perusahaannya, maka mereka akan kehilangan investor, kehilangan buyer," tandas Wita.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut turun tangan menelusuri dugaan kekerasaan dan ekspolitasi karyawan PT Brandoville Studios Makmur.

"Dalam hal perusahaan terbukti melakukan pelanggaran pidana terkait ketenagakerjaan," ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, kepada wartawan, Selasa (17/9/2024), dikutip dari Suara.com.

Memastikan adanya unsur pidana dalam kasus tekait, Disnakertransgi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan.

"Maka tim PPNS Dinas Nakertransgi akan menindaklanjuti ke tingkat penyidikan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020," papar Hari.

"Bahwa Tindakan Represif Pro Justitia dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan apabila perusahaan melakukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas," tambahnya menegaskan.