Cak Imin Janjiin Indonesia Bebas Miskin Tahun 2026: Kriterianya Gimana?

Dewiku.com - Janji politik boleh saja dilontarkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan kalau Indonesia bakal bebas miskin tahun 2026. Tapi tunggu dulu—sebenarnya siapa sih yang dimaksud “miskin”?

Soalnya, kalau ukuran miskin masih sebatas bisa makan dua kali sehari dan punya atap buat berteduh, kayaknya banyak dari kita yang cuma nyaris nggak miskin, bukan benar-benar sejahtera. Jadi, sebelum tepuk tangan terlalu kencang, yuk cek dulu… kriterianya beneran realistis nggak, sih?

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Tercatat, pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 210 ribu orang dibandingkan periode September 2024.

Menanggapi hal ini, Cak Imin bilang kalau pihaknya akan memperkuat strategi pemberdayaan sebagai bentuk kelanjutan dari capaian positif ini.

Cak Imin menyebut bahwa turunnya angka kemiskinan bukanlah titik akhir, melainkan awal dari langkah lanjutan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

“210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” ujarnya, dikutip dari Suara.com.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya juga menaruh perhatian besar pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 2,38 juta orang, turun 0,40 juta dari September 2024.

Untuk mengakselerasi pemberdayaan masyarakat, Kemenko PM akan terus melakukan orkestrasi lintas kementerian dan lembaga sesuai amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai,” ungkapnya, optimis banget.

Salah satu strategi utama adalah memaksimalkan potensi dana keumatan melalui sinergi dengan lembaga-lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta juga akan dioptimalkan melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat.

Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB itu menegaskan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data. Menurutnya, data terbaru dari BPS akan menjadi landasan utama untuk menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan yang terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Data akan terus kami jadikan acuan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan efektif,” tegasnya.

Tak hanya di pedesaan, strategi pemberdayaan juga akan difokuskan pada masyarakat perkotaan yang masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

“Sebagai tindak lanjut di bawah amanat Inpres 8 tahun 2025, kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa yang kini masih dalam. Juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya,” pungkasnya.

Sebenarnya, Siapa Sih yang Masuk Kategori Miskin? Ini Penjelasannya!

Secara umum, seseorang dikatakan miskin kalau mereka punya pengeluaran di bawah garis kemiskinan, nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar, dan pendapatannya sangat rendah atau bahkan nggak tetap. Tapi biar lebih jelas, yuk kita bedah satu per satu kriterianya.

1. Berdasarkan Pengeluaran

Kriteria ini biasanya mengacu pada batas minimal pengeluaran bulanan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau seseorang punya pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka itu, maka mereka masuk kategori miskin.

Selain itu, orang juga dikatakan miskin kalau nggak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang layak, tempat tinggal yang aman, pakaian yang cukup, dan akses ke layanan kesehatan.

2. Berdasarkan Pendapatan dan Pekerjaan

Nah, ini juga nggak kalah penting. Kriteria ini meliputi mereka yang pendapatannya sangat rendah atau nggak menentu, sehingga nggak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Mereka yang nggak punya pekerjaan tetap juga bisa dikategorikan miskin, apalagi kalau nggak punya tabungan sama sekali. Artinya, saat ada kebutuhan mendesak atau darurat, mereka nggak punya cadangan dana untuk bertahan.

3. Berdasarkan Kondisi Hidup

Kondisi tempat tinggal juga jadi pertimbangan. Rumah yang nggak layak huni, nggak punya air bersih, atau bahkan belum teraliri listrik juga masuk dalam indikator kemiskinan.

Begitu juga dengan kesehatan dan pendidikan. Kalau seseorang nggak bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar atau mengalami kekurangan gizi, serta memiliki pendidikan rendah atau bahkan nggak sekolah, itu juga bisa jadi indikator kemiskinan.

4. Kriteria Tambahan

Selain yang tadi disebutkan, masih ada kriteria tambahan lainnya. Misalnya, nggak punya aset berharga atau produktif, sangat tergantung pada bantuan orang lain atau lembaga, serta terbatas dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan informasi.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa kemiskinan itu bukan cuma soal uang atau pekerjaan, tapi juga soal akses, kondisi hidup, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Meski begitu, penting juga untuk diingat bahwa standar kemiskinan bisa berbeda-beda tergantung wilayah dan cara pengukuran yang digunakan.

Janji politik boleh saja dilontarkan, tapi realita di lapangan tetap jadi tolak ukur utama. Kalau mau Indonesia benar-benar “bebas miskin” di 2026, PR-nya bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi juga gimana rakyat bisa hidup layak tanpa harus jungkir balik buat sekadar bertahan. Jadi, bebas kemiskinan versimu itu yang kayak gimana?