Nggak Semua Kaya Raya, Ketua DPR RI Hidup Sederhana Sampai Disebut Termiskin: Tapi Ini Tahun 1970-an

Dewiku.com - Dalam sejarah panjang parlemen Indonesia, nama Idham Chalid tercatat sebagai salah satu tokoh yang meninggalkan jejak berbeda. Di tengah ‘fenomena’ pejabat yang menikmati fasilitas mewah, ia justru dikenang sebagai Ketua DPR termiskin.

Julukan ini bukan karena beliau tidak mampu, melainkan karena prinsip hidup sederhana yang dipegang teguh sepanjang kariernya. Perjalanan hidup Idham Chalid menjadi pengingat bahwa jabatan tinggi bukan alasan untuk hidup berlebihan.

Prinsip ini tentu terasa sangat kontras dengan kondisi DPR zaman sekarang, di mana isu tunjangan, fasilitas, dan gaya hidup mewah kerap mencuat ke permukaan hingga memicu kemarahan berbuntut orasi kekecewaan dari rakyat.

Siapa Idham Chalid?

Idham Chalid lahir pada 27 Agustus 1921 di Satui, Kalimantan Selatan. Dalam karier politik, ia pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan, mulai dari Wakil Perdana Menteri Indonesia, Menteri Sosial, hingga Ketua DPR dan Ketua MPR.

Selain itu, di lingkungan organisasi Islam, Idham juga dikenal sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU). Ia menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama terlama dalam sejarah dari tahun 1956 hingga 1984.

Dengan segala posisi bergengsi tersebut, wajar bila orang berpikir Idham akan hidup berkecukupan meski faktanya berbeda. Ia tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, melainkan tetap hidup sederhana sesuai prinsip yang diyakini.

Ketua DPR Termiskin: Simbol Kesederhanaan

Saat menjabat sebagai Ketua DPR, Idham Chalid dikenal tidak pernah memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara. Ia menolak menggunakan mobil dinas dan berbagai fasilitas mewah lainnya, termasuk fasilitas khusus untuk keluarganya.

Dikenal jujur dan tidak silau pada jabatan, keluarga beliau bahkan kemana-mana naik transportasi umum metromini dan anak-anaknya juga memilih berwirausaha tanpa tergiur terjun ke dunia politik.

Karena kesederhanaan inilah, Idham kemudian dikenal sebagai Ketua DPR termiskin. Julukan ini bukan cemooh, melainkan bentuk penghormatan atas sikapnya yang menolak hidup berlebihan meski memiliki akses.

Prinsip Idham Chalid mencerminkan teladan bahwa jabatan adalah amanah, bukan sarana untuk memperkaya diri. Hal ini jelas kontras dengan kondisi sebagian pejabat zaman now yang justru kerap tersandung kasus korupsi, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang.

Diabadikan dalam Uang Rp5.000

Pengabdian dan teladan hidup Idham Chalid tidak berhenti pada masa hidupnya. Setelah wafat pada 11 Juli 2010 di usia 88 tahun, sosoknya diabadikan oleh Bank Indonesia dalam pecahan uang kertas Rp5.000.

Keputusan ini menjadi bentuk penghormatan negara terhadap jasa besar Idham, baik sebagai tokoh politik maupun tokoh agama. Kini, memegang uang pecahan Rp5.000 jadi pengingat akan simbol kesederhanaan dan pengabdian seorang tokoh bangsa.

Pelajaran dari Kesederhanaan Idham Chalid

Kisah Idham Chalid memberikan beberapa pelajaran penting yang masih relevan hingga hari ini, terutama bagi pejabat publik dan generasi muda.

1. Jabatan adalah Amanah, Bukan Privilege

Idham membuktikan kalau jabatan tinggi tidak harus diiringi dengan gaya hidup mewah, justru jadi tanggung jawab yang harus dijalankan sebaik mungkin.

2. Hidup Sederhana Membuat Lebih Fokus Melayani

Dengan menolak fasilitas berlebihan, Idham bisa lebih fokus pada kerja-kerja nyata untuk ‘melayani’ rakyat dan umat.

3. Warisan Bukan Harta, Tapi Teladan

Idham Chalid mungkin tidak meninggalkan kekayaan melimpah, tapi ia meninggalkan warisan yang lebih berharga: teladan moral dan prinsip hidup yang jujur serta bersahaja.

Beda dari DPR Zaman Now

Era Idham Chalid terasa sangat kontras dengan isu-isu yang kerap menghiasi wakil rakyat zaman sekarang, mulai dari tuntutan kenaikan tunjangan, fasilitas mewah, hingga skandal korupsi. Rakyat seolah makin kesulitan menemukan sosok pejabat teladan masa kini.

Karena itu, prinsip Idham Chalid seharusnya dijadikan inspirasi. Saat para pejabat mau meneladani sikap hidup sederhana, fokus pada amanah, dan menolak godaan fasilitas berlebihan, kepercayaan publik terhadap lembaga negara bisa meningkat.